MAKALAH PERENCANAAN PENDIDIKAN

PENDEKATAN  PERENCANAAN PENDIDIKAN

MAKALAH

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH

Perencanaan Pendidikan

Yang dibina oleh Bapak Dr. Agus Timan, M.Pd

Oleh

Noer Rizki Lailatul Azmi

140131601134

JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Januari 2015

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Kajian tentang perencanaan pada dasarnya selalu terkait dengan konsep manajemen. Hal tersebut dikarenakan perencanaan merupakan unsur dan fungsi manajemen yang pertama dan utama diantara fungsi manajemen atau administrasi lainnya, sehingga dalam bidang pendidikan menjadi faktor kunci efektivitas keterlaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan bagi setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Perencanaan merupakan proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses yang rasional dan sistematis tersebut menjadi kan perencanaan sebagai unsur yang strategis dalam bidang pendidikan, karena menjadi faktor kunci keberadaan suatu lembaga pendidikan, baik pada tingkat makro maupun mikro, sehingga berperan terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan.Sehingga esensi dari perencanaan yaitu memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.

Kebutuhan akan perencanaan muncul sebagai akibat semakin intensif dan kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan terjadi karena adanya suatu aktivitas atau kejadian menyimpang dari yang seharusnya terjadi, seperti adanya penurunan sumber daya, kesalahan dalam penggunaan perkembangan ilmu pengetahuan, rendahnya hasil output dalam sistem pendidikan, dan hambatan dalam pencapaian tujuan pendidikan.Hal tersebut terjadi karena unsur perencanaan pendidikan masih lebih banyak dijadikan faktor pelengkap kebijakan pimpinan. Selain itu, para perencana pendidikan masih kurang memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam konteks yang lebih komprehensif. Sedangkan telah di pertegas oleh Effendi (1987: 12) “perencanaan pendidikan menuntut manajemen pendidikan modern”. Sehingga adanya permasalahan tersebut dibutuhkan pemecahan melalui program-programpembangunan yang terarah dengan adanya beberapa alternatif pendekatan dalam perencanaan pendidikan.

Nilai intrinsik pendidikan tidak hanya terbatas pada pengertian pencapaian tujuan moral , tetapi juga pencapaian tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencapai taraf hidup yang layak sebagai manusia. Sehingga perencanaan pendidikan diintegrasikan secara sadar dengan kebutuhan tenaga kerja serta kebutuhan lain dalam perkembangan pribadi, sosial, ekonomi, dan budaya individu. Berdasarka uraian tersebut, perencanaan pendidikan merupakan aspek dari perencanaan pembangunan yang menyeluruh, dan terdapat proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

B.       Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan makalah, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk mengkaji pendekatan perencanaan pendidikan, antara lain:

1.      Apakah pendekatan perencanaan pendidikan itu?

2.      Mengapa diperlukan pendekatan perencanaan pendidikan?

3.      Bagaimana jenis pendekatan perencanaan pendidikan?

4.      Apakah prinsip-prinsip perencanaan pendidikan itu?

C.      Tujuan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk:

1.      Mengetahui definisi pendekatan perencanaan pendidikan.

2.      Mengetahui hakekat diperlukannya pendekatan perencanaan pendidikan.

3.      Mengetahui jenis pendekatan perencanaan pendidikan.

4.      Mengetahui prinsip-prinsip perencanaan pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Definisi Pendekatan Perencanaan Pendidikan

“Rencana adalah aktivitas yang bertujuan untuk membawa masa depan ke masa kini dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu” (Chamidi, 2004: 319). Sedangkan menurut Sa’ud dan Makmun (2011: 27) “perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan”. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka perencanaan adalah proses yang rasional dan sistematis dengan menetapkan langkah-langkah kegiatan guna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan kegiatan.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Berdasarkan penjelasan dalam undang-undang tersebut, maka pendidikan adalah usaha terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang meliputi adanya pendidik dan peserta didik dalam rangka meningkatkan potensi dan membentuk totalitas peserta didik sebagai individu.

Perencanaan pendidikan adalah proses intelektual yang berkesinambungan dengan berorientasi pada pelaksanaan kegiatan pendidikan. Hal ini di pertegas oleh Effendi (1987: 13) “perencanaan pendidikan merupakan suatu proses intelektual dalam rangka menetapkan strategi pengembangan pendidikan yang terpadu dengan pembangunan yang menyeluruh”. Berdasarkan uraian diatas, maka pendekatan perencanaan pendidikan adalah titik tolak atau sudut pandang yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang sistematis guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

B.       Hakekat diperlukannya Pendekatan Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan menempati posisi strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Perencanaan pendidikan memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan. Dengan kejelasan arah ini manajemen usaha pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Mengingat pentingnya posisi perencanaan tersebut, maka seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyusun sebuah rancangan dengan menggunakan salah satu jenis pendekatan perencanaan pendidikan, yang memudahkan dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Perencanaan dipandang penting dan diperlukan bagi suatu lembaga pendidikan, dikarenakan:

1.        Dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

2.        Dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu perkiraan (forecasting) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui.

3.        Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik.

4.        Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan usahanya.

5.        Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja organisasi, termasuk pendidikan.

Pendidikan tidak dipandang sebagai sektor yang bersifat konsumtif dan tidak produktif  yang menyerap penggunaan biaya (nilai ekonomis), tetapi di pandang sebagai suatu investasi atau penanaman modal yang dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal pendidikan. Untuk memenuhi tuntutan itu, para pendidik dan para perencana pendidikan harus memikirkan suatu cara atau titik tolak atau sudut pandang yang tepat dalam mengelola pendidikannya, atau dalam hal ini disebut dengan pendekatan perencanaan pendidikan.

Pendekatan perencanaan pendidikan tiap jenis dan jenjang pendidikan akan berbeda. Hal ini dikarenakan adanya sudut pandang yang berbeda dari setiap satuan pendidikan dalam menempuh tujuan pendidikan. Sehingga akan menggunakan jenis pendekatan perencanaan pendidikan yang berbeda pula. Perlunya pendekatan perencanaan pendidikan ini, dikarenakan suatu perencanaan dipandang penting dan diperlukan bagi suatu lembaga pendidikan, yang berperan dalam meletakkan titik tolak dari kegiatan selanjutnya dan memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa perlunya pendekatan perencanaan pendidikan berkaitan erat dengan pentingnya perencanaan. Suatu pendekatan perencanaan pendidikan akan menjadi titik tolak atau sudut pandang dalam penyusunan perencanaan pendidikan, sedangkan suatu perencanaan pendidikan akan menjadi strategi atau langkah-langkah kegiatanyang akan dilakukan dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

C.      Jenis Pendekatan Perencanaan Pendidikan

Berikut empat jenis pendekatan perencanaan pendidikan, yaitu:

1.        Pendekatan Kebutuhan Sosial (Social Demand)

Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan kebutuhan sosial, oleh para ahli disebut dengan pendekatan yang bersifat tradisional, karena fokus atau tujuan yang hendak dicapai dalam pendekatan kebutuhan sosial ini lebih menekankan pada tercapainya pemenuhan kebutuhan atau tuntutan seluruh individu terhadap layanan pendidikan dasar, pemberian layanan pembelajaran untuk membebaskan populasi usia sekolah dari tuna aksara (buta huruf), dan pemberian layanan pendidikan untuk membebaskan rakyat dari rasa ketakutan dari penjajahan, kebodohan dan kemiskinan. Oleh karena itu, pendekatan kebutuhan sosial ini biasanya dilaksanakan pada negara yang baru merdeka dengan kondisi masyarakat yang masih terbelakang kondisi pendidikan dan sosial ekonominya.

Secara umum, pendekatan kebutuhan sosial adalah kumpulan tuntutan umum untuk memperoleh pendidikan yakni jumlah dari tuntutan individu akan pendidikan di satu tempat, pada suatu waktu tertentu, di dalam suatu budaya politik dan ekonomi tertentu. Sedangkan menurut Winamart (2011) menyatakanPendekatan kebutuhan sosial adalah pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan-tekanan untuk memasukkan sekolah serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada pemenuhan keinginan-keinginan murid dan orang tuanya secara bebas.Hal ini di pertegas oleh Sa’ud dan Makmun (2011: 234) bahwa pendekatan kebutuhan sosial didasarkan kepada tujuan untuk memenuhi tuntutan dan permintaan seluruh individu terhadap pendidikan pada tempat dan waktu tertentu.

Pendekatan kebutuhan sosial sulit untuk diukur dan diteliti, kecuali untuk negara yang sudah melaksanakan undang-undang kewajiban belajar serta mempunyai data demografi yang baik (lengkap) yaitu adanya kebijakan pemerintah. Pendekatan kebutuhan sosial mengindikasikan bahwa tugas para perencana pendidikan harus memperkirakan kebutuhan pada masa yang akan datang, dengan menganalisa:

a.    Pertumbuhan penduduk

b.    Partisipasi dalam pendidikan (yakni dengan menghitung prosentase penduduk yang bersekolah).

c.    Arus murid dari kelas satu ke kelas yang lebih tinggi dan dari satu tingkat ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

d.   Pilihan atau keinginan masyarakat dari individu tentang jenis-jenis pendidikan

Pendekatan kebutuhan sosial memiliki tujuan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan seluruh individu terhadap pendidikan pada tempat dan waktutertentu dalam situasi perekonomian politik dan kebudayaan yang ada pada waktu itu. Ini berarti bahwa sektor pendidikan harus menyediakan lembaga-lembaga pendidikan serta fasilitas untuk menampung seluruh kelompok umur yang ingin menerima pendidikan.Jika jumlah tempat yang tersedia masih lebih kecil daripadajumlah tempat yang seharusnya ada, maka dikatakan bahwa permintaan masyarakat melebihi penyediaan.

Pendekatan semacam ini menuntut para perencana untuk merencanakan penggunaan tenaga dan fasilitas yang ada secara optimal dan memobilisasikan dana dan daya agar permintaan masyarakat terhadap pendidikan menjadi terpenuhi. Seperti pada penyediaan pendidikan dasar baik dalam sekolah maupun di luar sekolah didasarkan pada pendekatan permintaan masyarakat.Sehingga jenis pendekatan ini lebih menekankan pada pemerataan kesempatan atau kuantitatif dari pada aspek kualitatif.

a.         Tiga kritikan terhadap pendekatan kebutuhan sosial

Terdapat beberapa kritik yang penting sehubungan dengan pendekatan tuntutan atau kebutuhan sosial, khususnya yang dilancarkan oleh para ahli ekonomi, yaitu sebagai berikut (Coombs, 1987: 35).

1)        Pendekatan ini mengabaikan masalah besarnya sumber alokasi nasional dan menganggap bahwa tidak menjadi masalah berapa banyak sumber itu mengalir untuk pendidikan yang seharusnya dapat dipakai dengan baik untuk pembangunan nasional secara keseluruhan.

2)        Pendekatan ini mengabaikan sifat dan macam tenaga kerja yang dihasilkan yang diperlukan oleh sektor ekonomi, jenis tertentu terlalu banyak dan jenis lain berkurang.

3)        Pendekatan ini cenderung terlalu merangsang timbulnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, meremehkan biaya, dan memeratakan sumber dana yang terbatas untuk terlalu banyak murid yang mengakibatkan menurunnya kualitas dan efektifitas sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi sesuatu bentuk penanaman modal yang meragukan.

b.        Kelebihan pendekatan kebutuhan sosial

1)        Pendekatan ini lebih cocok untuk diterapkan pada masyarakat atau negara yang baru merdeka dengan kondisi kebutuhan sosial, khususnya layanan pendidikan masih sangat rendah atau masih banyak yang buta huruf.

2)        Pendekatan ini lebih cepat dalam memberikan pemerataan layanan pendidikan dasar yang dibutuhkan pada warga masyarakat, karena keterbelakangan di bidang pendidikan akibat penjajahan, sehingga layanan pendidikan yang diberikan langsung bersentuhan dengan kebutuhan sosial masyarakat yang mendasar.

c.         Kelemahan pendekatan kebutuhan sosial

1)        Pendidikan ini mengabaikan alokasi sumber-sumber dalam skala nasional dan secara implisit tidak mempersoalkan berapa besar sumber yang diperuntukkan bagi pendidikan, karena beranggapan bahwa penggunaan sumber-sumber itulah yang terbaik bagi pembangunan bangsa.

2)        Pendekatan itu mengabaikan ciri-ciri dan pola kebutuhan man power yang diperlukan di sektor kehidupan ekonomi, dengan demikian akan cenderung menghasilkan tamatan yang sebenarnya kurang diperlukan dan bahkan akan kekurangan jenis tamatan yang dibutuhkan.

3)        Pendekatan ini cenderung berlaku untuk menjawab tuntutan saja, sehingga mengabaikan pertimbangan pembiayaan, sehingga pemerataan sumber-sumber itu menjadi kecil akibatnya tuntutan kualitas dan efektivitas pendidikan tidak tercapai.

2.        Pendekatan Kebutuhan Ketenagakerjaan (Man Power)

Pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan, seperti sektor ekonomi, pertanian, perdagangan dan industri. Tujuan yang akan dicapai adalah pendidikan itu diperlukan untuk membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik hingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki melalui penghasilan. Karena itu tekanan utama adalah relevancy program pendidikan dengan berbagai sektor pembangunan dilihat dari pemenuhan ketenagaan. Hal ini senada dengan pendapat Coombs (1987:36) menyatakan bahwa “pengembangan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan adalah suatu syarat yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan merupakan suatu penanaman sumber daya yang langka yang baik, asalkan pola dan kualitas pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja”.

Pendekatan perencanaan pendidikan semacam ini berfungsi untuk mengarahkan kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja, sehingga dapat memberikan penyediaan fasilitas dan pengarahan arus siswa didasarkan atas perkiraan kebutuhan tenaga kerja. Maka dari itu kurikulum dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai lulusan yang siap pakai di lapangan.Menurut Coombs (1987: 37) pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan berguna untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja dan ketidakseimbangan yang ekstrem dalam pola hasil pendidikan yang membutuhkan perbaikan, dan dapat memberikan bimbingan yang bermafaat bagi pendidik tentang kualifikasi pendidikan pekerja untuk dikembangkan di masa mendatang.Implikasi dari pendekatan ini yaitu pendidikan harus diorientasikan kepada pekerjaan yang diperlukan di pasaran kerja.Jenis pekerjaan, tingkat atau level pekerjaan, persyaratan kerja, mobilitas kerja harus dijabarkan hingga educational attainment cocok dengan karakteristik berbagai persyaratan kerja yang diperlukan.

Terdapat beberapa masalah yang timbul dalam perencanaan tenaga kerja, terutama bagi negara yang sedang berkembang, yaitu sebagai berikut (Sa’ud dan Makmun, 2011: 242).

1.    Jenis dan jumlah lapangan kerja.

2.    Persyaratan yang jelas mengenai mutu personil yang dituntut oleh pasaran tenaga kerja.

3.    Perbandingan jumlah personil berdasarkan jenjang keahlian.

4.    Kebutuhan yang riil akan tenaga kerja.

a.         Kelebihan pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan

1)        Prospek pembelajaran atau layanan pendidikan di satuan pendidikan mempunyai aspek korelasionalyang tinggi dengan tuntutan dunia kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2)        Pendekatan ini mengharuskan adanya keterjalinan yang erat antaralembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri, untuk meminimalkan terjadinya kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia industri dan usaha.

b.        Kelemahan pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan

1)        Mempunyai peranan yang terbatas terhadap perencanaan pendidikan

Karena pendekatan ini telah mengabaikan peran sekolah menengah umum, dan lebih mengutamakan sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.

2)        Perencanaan ini lebih menggunakan orientasi, klasifikasi, dan rasio antara permintaan dan persediaan.

3.        Pendekatan Efisiensi Biaya (Cost Benefit)

Pendekatan ini bersifat ekonomi, karena memiliki pandangan pendidikan memerlukan investasi yang besar, sehingga keuntungan dari investasi tersebut harus dapat diperhitungkan bilamana pendidikan itu memang mempunyai nilai ekonomi.“Pendekatan Efesiensi Biaya merupakan penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan atau efektivitas yang akan diperoleh” (Winamart, 2011).Pendekatan ini bersifat ekonomi dan berpangkal dari konsep Investmen in Human Capital (investasi pada sumber daya manusia).Menurut Sa’ud dan Makmun (2011: 246) bahwa pendidikan secara konseptual mempunyai nilai ekonomi artinya pendidikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan semacam ini mempunyai implikasi sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu programpendidikan yangmempunyai nilai ekonomi tinggi menempati urutan atau prioritas penting. Karena pendekatan inimempunyai keterkaitan erat dengan pendekatan ketenagakerjaan, maka program pendidikan kejuruan dan teknologi yang outputnya (lulusan) mempunyai kesempatan lebih baik akan bekerja mendapat prioritas dalam alokasi pembiayaan sebagai bentuk investasi dalam pendidikan.

a.         Tiga kritikan terhadap pendekatan efisiensi biaya

Terdapat beberapa kritik mengenai pendekatan efisiensi biaya, yaitu sebagai berikut (Sa’ud dan Makmun, 2011: 248).

1)        Sangat sulit menghitung benefit yang dihasilkan oleh seseorang dalam lapangan kerja.

2)        Pendekatan ini mengabaikan hubungan antara penghasilan seseorang dengan kemampuan motivasi dan kelas sosial, dan hanya melihat hubungan antara pendidikan dengan penghasilan.

3)        Keuntungan dari pendidikan tidak hanya berupa keuntungan finansial, tetapi keuntungan sosial.

b.        Ciri-ciri pendekatan efisiensi biaya

1)        Pendidikan memerlukan biaya investasi yang besar, oleh karena itu perencanaan pendidikan yang disusun harus mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomis.

2)        Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa:

§  Kualitas layanan pendidikan akan menghasilkanoutput yang baik dan secara langsung akan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

§  Sumbangan seseorang terhadap pendapatan nasional adalah sebanding dengan tingkat pendidikannya.

§  Perbedaan pendapat seseorang di masyarakat, ditentukan oleh kualitas pendidikan bukan ditentukan oleh latar belakang sosialnya.

3)        Perencanaan pendidikan harus betul-betul diorientasikan pada upaya meningkatkan kualitas SDM (penguasan IPTEK), dan dengan tersedianya kualitas SDM, maka diharapkan income masyarakat akan meningkat.

4)        Program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi akan menempati prioritas pembiayaan yang besar.

c.         Kelebihan pendekatan efisiensi biaya

1)        Perencanaan pendidikan yang disusun akan mempunyai aspek fungsional dan keuntungan ekonomis, sehingga bentuk-bentuk layanan pendidikan yang dianggap kurang produktif  bisa ditiadakan melalui pendekatan efisiansi investasi.

2)        Pendekatan ini selalu memilih alternatif yang menghasilkan keuntungan lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan.

d.        Kelemahan pendekatan efisiensi biaya

1)        Akan mengalami kesulitan dalam menentukan secara pasti biaya dan keuntungan (cost dan benefit) dari layanan pendidikan, terlebih apabila digunakan mengukur keuntungan untuk periode atau masa yang akan datang.

2)        Sangat sulit untuk mengukur secara pasti atau menghitung keuntungan (benefit) yang dihasilkan oleh seseorang dalam lapangan pekerjaan yang dikaitkan dengan layanan pendidikan sebelumnya.

3)        Faktor internal individu (misalnya motivasi, disiplin, kelas sosial, orientasi hidup individu dan sejenisnya) dan hanya melihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan.

4)        Perbedaan pendapat seseorang sebenarnya tidak semata-mata menunjukkan kemampuan produktifitas individual, tetapi ada faktor lain yang ikut menentukan yaitu faktor konvensi sosial atau banyak dipengaruhi dari kerja kelompok.

5)        Keuntungan dari pendidikan pada dasarnya tidak hanya diukur berupa keuntungan finansial (material), tetapi juga dapat dilihat dari keuntungan sosial budaya.

4.        Pendekatan Sistem (System Approach)

Pendekatan ini sering disebut denganpendekatan sistemik atau pendekatan sinergik, pendekatan analitik, dan pendekatan sistematik. Dikatakan pendekatan sistemik karena pendekatan ini secara konseptual merupakan pendekatan yang paling baik apabila dibandingkan dengan pendekatan yang lain yang lebih bersifat parsial.Dikatakan pendekatan analitik karena pendekatan itu melakukan analisis terhadap permasalahan pendidikan mulai dari sebab hingga akibatnya, termasuk juga hubungannya dengan berbagai permasalahan lain yang ada di dunia pendidikan. Dikatakan pendekatan sistematik karena cara kerja pendekatan sistem ini beraturan atau runtut. Proses kegiatannya mulai dari perumusan masalah, penelitian, penilaian, penelaahan, pemeriksaan,  dan pelaksanaan.Hal ini di buktikan dengan pelaksanaan program pendidikan pada pendekatan sistem, yaitu:

§  Melakukan pengembangan kualitas sumber daya warga sekolah.

§  Melakukan dan meningkatkan kualitas manajemen satuan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

§  Meningkatkan kualitas dan peran masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan.

a.         Ciri-ciri pendekatan sistem

1)        Adanya keterpaduan orientasi dan kepentingan terhadap pengembangan individu dan kelompok.

2)        Adanya keterpaduan antara pemenuhan kebutuhan ketenagakerjaan (bersifat pragmatis) dan juga mempersiapkan pengembangan kualitas akademik (bersifat idealis) untuk mempersiapkan studi lanjut.

3)        Adanya keterpaduan antara pertimbangan ekonomis dan pertimbangan layanan sosial budaya dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya integrasi sosial budaya.

4)        Adanya keterpaduan pemberdayaan terhadap sumber daya lembaga, baik sumber daya internal maupun eksternal.

5)        Adanya konsep bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam proses layanan pendidikan (pelaksanaan program) di setiap satuan pendidikan merupakan suatu sistem.

6)        Adanya konsep bahwa kontrol dan evaluasi pelaksanaan program (perencanaan pendidikan) melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan proses layanan kualitas pendidikan dengan berada dibawah kepala satuan pendidikan.

7)        Pihak-pihak yang terlibat dalam proses evaluasi pelaksanaan perencanaan pendidikan di setiap satuan pendidikan yaitu kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan.

b.        Kelebihan pendekatan sistem

1)        Adanya pemberdayaan yang baik dan seimbang terhadap pengembangan semua sumber daya, baik internal maupun eksternal.

2)        Memberikan peluang kepada setiap warga sekolah untuk berkontribusi secara positif sesuai dengan peran masing-masing.

3)        Terdapat peluang untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

4)        Pada era globalisasi perencanaan pendidikan yang terpadu akan mampu menghadapi perubahan atau dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

5)        Pelaksanaan pendekatan perencanaan integratif akan mampu mensosialisasikan dan menginternalisasi setiap warga sekolah, untuk membangun sikap mental dan pola perilaku yang integral dan komprehensif.

6)        Output dari proses layanan pendidikan kepada peserta didik akan lebih menampilkan hasil pendidikan yang lengkap, baik kualitas akademik, kepribadian dan keterampilan.

c.         Kelemahan pendekatan sistem

1)        Memerlukan ketersediaan kualitas sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan), khususnya kualitas pengetahuan, kepribadian dan spiritualnya.

2)        Perencanaan pendidikan integratif menuntut kualitas pengelolaan manajemen kelembagaan secara transparan, akuntabel, demokratik dan visioner.

3)        Menuntut kualitas peran serta masyarakat dalam meningkatkan layanan pendidikan di setiap satuan pendidika, khususnya dalam melaksanakan empat peran penting yaitu sebagai pemberi pertimbangan (advisory), pendukung (supporting), pengontrol (controlling), dan mediator.

D.      Prinsip-Prinsip Perencanaan Pendidikan

Berikut prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, antara lain:

1.        Perencanaan pendidikan harus bersifat komprehensif

Perencanaan pendidikan harus melihat masalah pendidikan secara menyeluruh. Seperti masalah proses pembelajaran, kualifikasi seorang guru, sarana prasarana sekolah, output hasil pendidikan, dan tingkat kebudayaannya.

2.        Perencanaan pendidikan harus diintegrasikan dalam konteks perencanaan pembangunan yang menyeluruh

Pendidikan sebagai salah satu komponen sistem kehidupan suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari komponen-komponen lainnya. Karena pendidikan berperan untuk mencetak pembangunan manusia yang diperlukan untuk mengembangkan tingkat sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Sebaliknya rencana pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tingkat sosial ekonomi dan dana yang tersedia.

3.        Perencanaan pendidikan harus merupakan suatu rencana jangka panjang dan kontinyu

Hasil investasi dalam pendidikan dapat diketahui setelah melalui jangka waktu yang relatif panjang, sesuai dengan siklus pendidikan antara 6-20 tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Effendi (1987: 12) menyatakan bahwa perencanaan pendidikan harus dapat mengantisipasi 5 atau 10 atau 15 tahun ke depan, sehingga strategi yang dirumuskan harus memperhitungkan lingkaran produksi pendidikan yang relatif kompleks.

4.        Perencanaan pendidikan harus meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif

Perbaikan dan perkembangan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya jumlah guru, jumlah gedung sekolah, jumlah buku dan peralatan sekolah. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan kuantitas dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Akan tetapi perencanaan pendidikan harus pula menjawab masalah-masalah keserasian kurikulum dengan kebutuhan tenaga kerja, dengan harapan individu dan dengan kebutuhan pembangunan yang ada pada hakekatnya bersumber dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula masalah-masalah kualitas guru, kualitas proses belajar mengajar dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan harus mendapat perhatian yang selaras dengan aspek kuantitasnya.

5.        Perencanaan pendidikan harus ditunjang oleh suatu organisasi administrasi yang efisien dan data statistik yang cukup

Setiap perencanaan pendidikan memerlukan data yang akurat. Tanpa data yang akurat, tidak dapat menyusun suatu rencana yang dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah di tetapkan. Suatu perencanaan juga harus ditunjang oleh administrator yang baik, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A.      Kesimpulan

Pendekatan perencanaan pendidikan adalah titik tolak atau sudut pandang yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang sistematis guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Perencanaan pendidikan berperan dalam memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyusun sebuah rancangan dengan menggunakan salah satu jenis pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan perencanaan pendidikan tiap jenis dan jenjang pendidikan akan berbeda. Hal ini dikarenakan adanya sudut pandang yang berbeda dari setiap satuan pendidikan dalam menempuh tujuan pendidikan.

Berikut empat jenis pendekatan perencanaan pendidikan, antara lain:

a.       Pendekatan kebutuhan sosial

Tujuan yang hendak dicapai lebih menekankan pada tercapainya pemenuhan kebutuhan atau tuntutan seluruh individu terhadap layanan pendidikan dasar dan pemberian layanan pembelajaran.

b.      Pendekatan kebutuhan ketenagakerjaan

Mengutamakan terhadap keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan,seperti sektor ekonomi, pertanian, perdagangan dan industri.

c.       Pendekatan kebutuhan efisiensi biaya

Pendekatan yang bersifat ekonomi, karena memiliki pandangan bahwa pendidikan memerlukan investasi yang besar, sehingga keuntungan dari investasi tersebut harus dapat diperhitungkan bilamana pendidikan itu memang mempunyai nilai ekonomi.

B.       Saran

1.        Bagi perencana pendidikan

a.       Lebih memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam konteks yang lebih komprehensif.

b.      Melakukan pendekatan perencanaan pendidikan yang memudahkan pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

c.       Lebih mengetahui tentang pengelolaan manajemen pendidikan modern.

2.        Bagi kepala sekolah

a.       Memberikan kejelasan kebijaksanaan yang akan ditempuh.

b.      Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab terhadap struktur organisasi.

c.     Melakukan kerja sama dengan berbagai satuan pendidikan yang lain.

3.        Bagi masyarakat

a.       Mendukung program pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan.

b.      Melakukan kerja sama dengan komponen-komponen pendidikan.

c.       Mengetahui program perencanaan pendidikan di setiap satuan pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

Chamidi, Safrudin. 2004. Kaitan Antara Data dan Informasi Pendidikan dengan Perencanaan Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 10 (48): 311-327.

Coombs, P., H. Apakah Perencanaan Pendidikan Itu?. Terjemahan Istiwidayanti. 1987. Jakarta: PT Bhratara Karya Aksara.

Desiwidiasari. 2011. Teori Perencanaan Pendidikan, (online), (https://desiwidiasari.wordpress.com/2011/05/05/teori-perencanaan-pendidikan/), diakses 16 Januari 2015.

Effendi, A., R. 1987. Perencanaan Pendidikan dan Permasalahannya. Majalah Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, 14 (17): 4-21.

Fuadmje’s. 2011. Pendekatan Perencanaan Pendidikan, (online), (https://fuadmje.wordpress.com/2011/11/06/pendekatan-perencanaan-pendidikan/), diakses 15 Januari 2015.

Sa'ud, Udin Syaefudin & Makmun, Abin Syamsuddin. 2011. Perencanaan pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2014. Jakarta: Sinar Grafika.

Winamart. 2011. Pendekatan dalam Perencanaan Pendidikan, (online), (https://winamartiana.wordpress.com/2011/09/25/pendekatan-dalam-perencanaan-pendidikan/), diakses 14 Januari 2015.